IKATAN ARSITEK INDONESIA

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH
Arsitek sebagai warga negara yang sadar akan panggilan untuk memelihara pertumbuhan dan
perkembangan kebudayaan serta peradaban manusia, senantiasa belajar dan mengabdikan
keahlian serta pengetahuannya melalui berbagai cara pendekatan, pemikiran yang arif dan
bijak, sesuai dengan hakikat kemanusiaan, demi tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha
Esa, umat manusia, bangsa, negara, dan profesi.

Yakin akan arti dan peran arsitektur dalam menyejahterakan jasmani dan rohani masyarakat,
arsitek wajib mengamalkan kemampuan dan pengetahuannya sebagai orang kepercayaan dan
penasihat ahli dengan semangat kerja sama, keterbukaan, dan itikad yang sebaik-baiknya.

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, arsitek berhimpun dalam satu organisasi profesi yang
bernama Ikatan Arsitek Indonesia.

Anggota Ikatan Arsitek Indonesia berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga organisasi serta menyadari bahwa penyimpangan atas Kode Etik Arsitek dan
Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek akan mencemarkan kehormatan, jabatan, kedudukan, dan
martabat arsitek.

BAB I
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN, DAN PENGERTIAN
Pasal 1
Nama

Nama organisasi adalah IKATAN ARSITEK INDONESIA disingkat IAI, dengan terjemahan resmi dalam
bahasa Inggris adalah INDONESIAN INSTITUTE OF ARCHITECTS.

Pasal 2
Waktu

IAI didirikan pada tanggal 17 September 1959 di Bandung untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3
Kedudukan

(1)

IAI Nasional berkedudukan di ibukota Republik Indonesia

(2)

IAI Daerah berkedudukan di ibukota provinsi

(3)

IAI Cabang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota

(4)

IAI Perwakilan berkedudukan di luar negeri

Pasal 4
Keanggotaan IAI

(1)

IAI adalah anggota Union Internationale des Architectes (UIA)

(2)

IAI adalah anggota Architects Regional Council Asia (ARCASIA)

Pasal 5
Pengertian Umum

IAI adalah organisasi para arsitek di Indonesia yang mandiri.

BAB 2
KODE ETIK DAN KAIDAH TATA LAKU
Pasal 6
Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Keprofesian

Dalam menjalankan profesinya anggota IAI terikat pada Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku
Keprofesian yang merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

BAB 3
LAMBANG, ATRIBUT, DAN JANJI ARSITEK
Pasal 7

IAI memiliki Lambang, Atribut, dan Janji Arsitek yang dijelaskan dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga Organisasi

BAB 4
AZAS DAN FUNGSI
Pasal 8
Azas

IAI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 9
Fungsi

IAI berfungsi sebagai :
(1)

Organisasi profesi yang mewakili arsitek Indonesia di dalam dan di luar negeri;

(2)

Penggerak dan pelaksana semua upaya dalam mencapai tujuan;

(3)

Wadah pengembangan, komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama antar anggota;

(4)

Wadah kerja sama secara kelembagaan dengan lembaga-lembaga nasional dan international
dalam upaya pengembangan profesi arsitek dan arsitektur.

BAB 5
TUJUAN DAN UPAYA MENCAPAI TUJUAN
Pasal 10
Tujuan

Tujuan IAI adalah membina, meningkatkan, melindungi dan mengembangkan profesi Arsitek dan
kegiatan kearsitekturan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan jiwa dan raga masyarakat diseluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat dunia, sesuai hakikat kemanusiaan, dan
demi tanggung jawab kepada umat manusia, bangsa, Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 11
Upaya Mencapai Tujuan

Untuk mencapai tujuan organisasi, IAI mengusahakan terpenuhinya kepentingan Anggota melalui
berbagai upaya kedalam dan keluar dengan cara terbuka serta demokratis yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana berikut :
(1)

Meningkatkan dan mengembangkan profesi arsitek berdasar bakuan kompetensi yang diakui baik
nasional maupun internasional ;

(2)

Mewujudkan jejaring dengan semua lembaga penentu kebijakan nasional dan internasional ;

(3)

Memiliki dan menerapkan Pedoman Hubungan Kerja antara Arsitek dengan Pengguna Jasa yang
ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dengan para penentu kebijakan ;

(4)

Membina dan mengembangkan iklim komunikasi yang baik antara arsitek, pengguna jasa, dan
pihak-pihak lain yang terkait ;

(5)

Melindungi dan mengutamakan kepentingan masyarakat, serta meningkatkan apresiasi dengan
memberdayakan peran serta masyarakat dalam perkembangan dan/atau pengembangan
arsitektur sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia.

(6)

Menegakkan rasa tanggung jawab anggota dalam melaksanakan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata
Laku Keprofesian ;

(7)

Bekerja sama dengan lembaga/institusi pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta badan
dan/atau lembaga yang berhubungan dengan pengembangan ilmu arsitektur ;

(8)

Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi, pelayanan, dan perlindungan terhadap
kepentingan, serta hak-hak anggota ;

(9)

Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada orang perseorangan dan/atau lembaga yang
berjasa dan/atau berprestasi dalam bidang arsitektur pada umumnya dan IAI khususnya ;

(10) Memberikan sanksi kepada anggota IAI yang melanggar ketentuan organisasi ;
(11) Merehabilitasi keanggotaan IAI bagi anggota yang terbukti tidak bersalah dan telah memenuhi
persyaratan organisasi ;
(12) dan upaya lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi dan perundangan yang
berlaku.

BAB 6
KEANGGOTAAN
Pasal 12
Dasar Keanggotaan

Dasar keanggotaan IAI bersifat nasional, perorangan, aktif, dan/atau khusus yang diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13
Kategori Anggota

(1)

Anggota Biasa

(2)

Anggota Profesional

(3)

Anggota Kehormatan

(4)

Anggota Afiliasi

(5)

Anggota Mahasiswa

Pasal 14
Hak dan Kewajiban

(1)

Setiap anggota berhak atas pelayanan, pembinaan, pembelaan, dan turut serta dalam
setiap kegiatan IAI.

(2)

Anggota penuh mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih sebagai
pengurus dalam musyawarah, di lingkup nasional/daerah/cabang.

(3)

Anggota Profesional berhak menyandang gelar Arsitek serta mencantumkan IAI
dibelakang namanya.

(4)

Anggota Profesional, Anggota Biasa, Anggota Afiliasi dan Anggota Mahasiswa wajib
membayar uang pangkal serta iuran.

(5)

Setiap anggota wajib berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi.

(6)

Setiap anggota wajib tunduk pada seluruh ketentuan organisasi dan pelanggaran terhadap
ketentuan tersebut dikenakan sanksi organisasi.

Pasal 15
Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan IAI berakhir apabila ;
(1)

Yang bersangkutan meninggal dunia

(2)

Mengundurkan diri

(3)

Diberhentikan

BAB 7
ORGANISASI
Pasal 16
Landasan Organisasi

(1)

IAI sebagai organisasi keprofesian nasional melaksanakan kegiatannya berlandaskan
konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tunduk pada peraturan
perundangan yang berlaku;

(2)

Dalam menjalankan fungsi organisasi, IAI memiliki landasan organisasi yang secara hirarki
yaitu :
a. Ketetapan Musyawarah Nasional (Munas)
b. Anggaran Dasar (AD)
c. Anggaran Rumah Tangga (ART)
d. Peraturan Organisasi
e. Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Keprofesian Arsitek
f. Ketetapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
g. Keputusan Pengurus Nasional (PN)
h. Keputusan Dewan Kode Etik Nasional
i.

Ketetapan Musyawarah Daerah/Cabang/Perwakilan

j.

Ketetapan Rapat Anggota Daerah/Cabang/Perwakilan

k. Keputusan Pengurus Daerah/Cabang/Perwakilan
l.

Keputusan Dewan Kode Etik Daerah/Cabang/Perwakilan

BAB 8
PERANGKAT ORGANISASI TINGKAT NASIONAL
Pasal 17
Musyawarah Nasional ( Munas)

(1)

Munas adalah forum tertinggi Ikatan Arsitek Indonesia

(2)

Keputusan Munas tidak dapat digugat oleh keputusan yang lebih rendah

(3)

Keputusan Munas didasarkan atas:
a. Musyawarah untuk mufakat
b. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan, maka diadakan pemungutan suara

(4)

Peserta Munas terdiri dari
a. Anggota IAI
b. Peninjau yang tidak mempunyai hak menyatakan pendapat

(5)

Kuorum adalah 2/3 dari jumlah seluruh delegasi (peserta penuh)

(6)

Lingkup Munas adalah:
a. Menetapkan Garis Besar Kebijakan Organisasi (GBKO)
b. Menetapkan anggota Majelis IAI
c. Menetapkan anggota Dewan Keprofesian Arsitek
d. Menetapkan anggota Dewan Kode Etik
e. Menetapkan anggota Dewan Pendidikan Arsitek
f. Menetapkan dan Mengesahkan Ketua Formatur Pengurus Nasional
g. Menerima atau menolak Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nasional

(7)

Munas Diadakan satu kali dalam 3 tahun atau dalam 1 (satu) masa kepengurusan

(8)

Apabila Munas menemui jalan buntu atau tidak diperoleh kesepakatan, maka ditunjuk
pelaksana sementara (caretaker) yang ditetapkan dalam Munas yang mekanisme,
persyaratan dan kriterianya sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)

(1)

Diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah penting dan mendesak yang tidak
dapat ditunda sampai penyelenggaraan munas berikutnya.

(2)

Munaslub diadakan dalam keadaan luar biasa berdasarkan
a. Keputusan Munas.

b. Permintaan Pengurus Nasional atas persetujuan 1/3 jumlah Pengurus Daerah/
Cabang.
c. Permintaan 1/3 dari jumlah pengurus Daerah/Cabang

Pasal 19
Musyawarah Nasional Khusus (Munassus)

(1)

Munassus diadakan hanya untuk perubahan Anggaran Dasar

(2)

Munassus diadakan atas ketetapan Munas.

Pasal 20
Majelis IAI

(1)

Majelis IAI hanya berkedudukan di tingkat Nasional.

(2)

Fungsi Majelis IAI adalah, melakukan evaluasi program kerja, memberikan pertimbangan,
serta rekomendasi kepada Pengurus Nasional.

(3)

Majelis IAI sekurang-kurangnya berjumlah lima (5) atau sebanyak-banyaknya tujuh (7)
anggota yang diusulkan dan dipilih di Rakernas serta ditetapkan di Munas yang
mencerminkan keterwakilan daerah.

(4)

Masa Jabatan Majelis IAI adalah 3 tahun dan hanya dapat dijabat dua kali berturut.

(5)

Anggota majelis IAI harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana yang diatur
didalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

(6)

Susunan Majelis terdiri dari:
a. Seorang Ketua merangkap anggota.
b. Seorang Sekretaris merangkap anggota.
c. Beberapa orang anggota.

(7)

Tugas Majelis sebagaimana diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

(8)

Keputusan Majelis didasarkan atas:
a. Musyawarah untuk mufakat.
b. Dalam hal tidak tercapai permufakatan, maka diadakan pemungutan suara.

Pasal 21
Rapat Majelis

(1)

Rapat Majelis diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun sebelum Rakernas.

(2)

Kuorum Rapat Majelis adalah 2/3 dari jumlah anggota Majelis.

Pasal 22
Dewan Keprofesian Arsitek

(1)

Dewan Keprofesian Arsitek hanya berkedudukan di tingkat Nasional

(2)

Fungsi Dewan Keprofesian Arsitek adalah, menyusun pranata keprofesian arsitek dan
mengawasi pelaksanaan sertifikasi arsitek dengan baik sesuai dengan visi dan isi IAI.

(3)

Dewan Keprofesian Arsitek sekurang-kurangnya berjumlah lima (5) atau sebanyakbanyaknya tujuh (7) anggota yang diusulkan dan dipilih di Rakernas pra Munas serta
ditetapkan di Munas.

(4)

Masa Jabatan Dewan Keprofesian Arsitek adalah 3 tahun dan hanya dapat dijabat dua kali
berturut-turut.

(5)

Anggota Dewan Keprofesian Arsitek harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang
diatur didalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

(6)

Susunan Dewan Keprofesian Arsitek terdiri dari
a. Seorang Ketua merangkap anggota.
b. Seorang Sekretaris merangkap anggota.
c. Beberapa orang anggota.

(7)

Tugas Dewan Keprofesian Arsitek sebagaimana diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga
(ART).

(8)

Keputusan Dewan Keprofesian Arsitek didasarkan atas:
a. Musyawarah untuk mufakat.
b. Dalam hal tidak tercapai permufakatan, maka diadakan pemungutan suara.

Pasal 23
Rapat Dewan Keprofesian Arsitek

(1)

Rapat Dewan Keprofesian Arsitek diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu
tahun.

(2)

Kuorum Rapat Dewan Keprofesian Arsitek adalah 2/3 dari jumlah anggota Dewan
Keprofesian Arsitek.

Pasal 24
Dewan Kode Etik

(1)

Dewan Kode Etik IAI hanya berkedudukan di tingkat Nasional.

(2)

Fungsi Dewan Kode Etik Arsitek adalah menjamin kode etik dan tata laku keprofesian
arsitek dijadikan pedoman praktek profesi anggota IAI dan memeriksa indikasi
pelanggaran serta memberikan sanksi bagi arsitek yang terbukti melanggar kode etik dan
tata laku keprofesian IAI.

(3)

Dewan Kode Etik IAI sekurang-kurangnya berjumlah lima (5) atau sebanyak-banyaknya
tujuh (7) anggota yang diusulkan dan dipilih di Rakernas pra Munas serta ditetapkan di
Munas.

(4)

Masa Jabatan Dewan Kode Etik IAI adalah 3 tahun dan hanya dapat dijabat dua kali
berturut-turut.

(5)

Anggota Dewan Kode Etik IAI harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur
didalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

(6)

Susunan Dewan Kode Etik IAI terdiri dari
a. Seorang Ketua merangkap anggota
b. Seorang Sekretaris merangkap anggota
c. Beberapa orang anggota

(7)

Tugas Dewan Kode Etik IAI sebagaimana diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

(8)

Keputusan Dewan Kode Etik IAI didasarkan atas:
a.

Musyawarah untuk mufakat.

b.

Dalam hal tidak tercapai permufakatan, maka diadakan pemungutan suara.

Pasal 25
Rapat Dewan Kode Etik

(1)

Rapat Dewan Kode Etik IAI diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

(2)

Kuorum Rapat Dewan Kode Etik adalah 2/3 dari jumlah anggota Dewan Kode Etik.

Pasal 26
Dewan Pendidikan Arsitek

(1)

Dewan Pendidikan Arsitek hanya berkedudukan di tingkat Nasional.

(2)

Fungsi Pendidikan Arsitek adalah mengkaji serta merumuskan sistem pendidikan tinggi
profesional arsitek, pembinaan dan pengembangan keprofesionalan anggota dan
sekaligus berfungsi sebagai penghubung.

(3)

Dewan Pendidikan Arsitek sekurang-kurangnya berjumlah lima (5) atau sebanyakbanyaknya tujuh (7) anggota yang diusulkan dan dipilih di Rakernas praMunas serta
ditetapkan di Munas.

(4)

Masa Jabatan Dewan Pendidikan Arsitek adalah 3 tahun dan hanya dapat dijabat dua kali
berturut.

(5)

Anggota Dewan Pendidikan Arsitek harus memenuhi persyaratan.

(6)

Susunan Dewan Pendidikan Arsitek terdiri dari:

(7)

a.

Seorang Ketua merangkap anggota

b.

Seorang Sekretaris merangkap anggota

c.

Beberapa orang anggota

Tugas Dewan Pendidikan Arsitek sebagaimana diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga
(ART)

(8)

Keputusan Dewan Pendidikan Arsitek didasarkan atas:
a.

Musyawarah untuk mufakat.

b.

Dalam hal tidak tercapai permufakatan, maka diadakan pemungutan suara.

Pasal 27
Rapat Dewan Pendidikan Arsitek

(1)

Rapat Dewan Dewan Pendidikan Arsitek diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam
satu tahun.

(2)

Kuorum Rapat Dewan dewan Pendidikan Arsitek adalah 2/3 dari jumlah anggota Dewan
Pendidikan Arsitek.

Pasal 28
Pengurus Nasional

(1)

Pengurus Nasional terdiri dari sekurang-kurangnya
a.

Seorang Ketua Umum.

b.

Satu atau lebih Wakil Ketua.

c.

Seorang Sekretaris Jenderal.

d.

Satu atau lebih Wakil Sekjen.

e.

Seorang Bendahara Umum.

f.

Satu atau lebih Wakil Bendahara.

g.

Badan-badan sesuai kebutuhan.

(2)

Masa jabatan Pengurus Nasional adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal ketetapan Munas.

(3)

Tugas Pengurus Nasional adalah:
a.

Mewakili IAI didalam dan diluar negeri.

b.

Melaksanakan RAPBO & GBKO.

c.

Membuat Program Kerja.

d.

Melakukan koordinasi kesemua Pengurus Daerah/Cabang/Perwakilan.

e.

Menyelenggarakan Munas, Munaslub dan Munassus.

f.

Membuat Laporan Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan pada akhir masa
jabatan.

BAB 9
BADAN-BADAN TINGKAT NASIONAL
Pasal 29
Badan Sistem Informasi Arsitektur (Sinfar)

(1)

Badan Sistem Informasi Arsitektur disingkat Sinfar adalah Badan yang menyelenggarakan
sistem informasi arsitektur IAI.

(2)

Tugas dan tanggungjawab Badan Keprofesian Arsitek sebagaimana diatur dalam ART.

Pasal 30
Badan Keprofesian Arsitek

(1)

Badan Keprofesian Arsitek adalah Badan yang menyelenggarakan kepranataan profesi
Arsitek IAI.

(2)

Tugas dan tanggungjawab Badan Keprofesian Arsitek sebagaimana diatur dalam ART.

Pasal 31
Badan Pendidikan Arsitektur

(1)

Badan Pendidikan Arsitektur adalah Badan yang mengkoordininasikan pendidikan Profesi
Arsitek IAI

(2)

Tugas dan tanggungjawab Badan Pendidikan Arsitektur sebagaimana diatur dalam ART.

Pasal 32
Badan Penghargaan dan Sayembara

(1)

Badan Penghargaan dan Sayembara adalah Badan yang menangani kegiatan serta
menyiapkan pedoman tatacara sayembara dan pemberi penghargaan serta melaksanakan
sayembara tingkat nasional dan internasional.

(2)

Tugas dan tanggungjawab Badan Penghargaan dan Sayembara sebagaimana diatur dalam
ART.

Pasal 33
Badan Pengkajian dan Pelestarian Arsitektur

(1)

Badan Pengkajian dan Pelestarian Arsitektur adalah Badan yang bertanggungjawab
mencermati dan melakukan telaah bagi kesinambungan lingkungan dan budaya.

(2)

Tugas dan tanggungjawab Badan Pengkajian dan Pelestarian Arsitektur sebagaimana
diatur dalam ART

Pasal 34
Badan Pengabdian Profesi

(1)

Badan Pengabdian Profesi adalah Badan yang bertanggungjawab merumuskan dan
melakukan bentuk pengabdian profesi yang tepat bagi masyarakat.

(1)

Tugas dan tanggungjawab Badan Pengabdian Profesi sebagaimana diatur dalam ART.

BAB 10
PERANGKAT ORGANISASI TINGKAT PROPINSI
Pasal 35
IAI Daerah

IAI Daerah mencakup wilayah Propinsi

Pasal 36
Musyawarah Daerah (Musda)

(1)

Musda adalah forum tertinggi IAI Daerah.

(2)

Kuorum Musda adalah 2/3 dari jumlah anggota yang aktif.

(3)

Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka setelah perpanjangan waktu 2 x 30 menit, maka
sidang dapat dilanjutkan.

(4)

(5)

Keputusan Musda didasarkan atas
a.

Musyawarah untuk mufakat

b.

Dalam hal tidak tercapai permufakatan, maka diadakan pemungut suara

Musda memilih dan menetapkan
a.

(6)

Formatur Pengurus IAI Daerah yang hanya dapat dipilih dua kali berturut

Musda Menetapkan dan mensyahkan sebanyak-banyaknya 5 Anggota Dewan Kode Etik
Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga dan yang dapat dipilih dua kali berturut.

(7)

Musda menerima dan mengesahkan
a. Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan dan Keuangan Pengurus Daerah
b. Laporan Dewan Kode Etik Daerah.

Pasal 37
Rapat Anggota IAI Daerah

(1)

Rapat Anggota dapat diselenggarakan setiap waktu oleh Pengurus Daerah.

(2)

Kuorum Rapat Anggota adalah 2/3 dari jumlah anggota yang aktif.

(3)

Rapat Anggota harus dibuatkan Berita Acara yang disebarluaskan kepada semua anggota
IAI Daerah.

Pasal 38
Pengurus IAI Daerah

(1)

Pengurus IAI Daerah terdiri dari :
a.

Seorang Ketua

b.

Satu atau lebih Wakil Ketua

c.

Seorang Sekretaris

d.

Satu atau lebih Wakil Sekretaris

e. Seorang Bendahara
f. Satu atau lebih Wakil Bendahara
g. Bidang-bidang berdasarkan Badan-badan Nasional sesuai kebutuhan Daerah
(2)

Masa jabatan Daerah adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal ketetapan Musda.

(3)

Tugas Pengurus Daerah adalah:
a.

Mewakili IAI didalam dan diluar negeri

b.

Melaksanakan RAPBO & GBKO

c.

Membuat Program Kerja

d.

Melakukan koordinasi dengan Pengurus Nasional dan Pengurus Cabang.

e.

Menyelenggarakan Musda, dan Musdalub.

f.

Membuat Laporan Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan pada akhir masa
jabatan.

BAB 11
PERANGKAT ORGANISASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
Pasal 39
IAI Cabang

(1)

IAI Cabang dapat dibentuk jika terdapat 50 atau lebih anggota IAI yang berdomisili disuatu
Kabupaten/Kota

(2)

Persyaratan Pembentukan Cabang IAI adalah
a.

Berita Acara Rapat Pembentukan IAI Cabang yang dihadiri oleh sekurangnya 2/3
jumlah anggota IAI yang berdomisili di Kabupaten atau Kota yang dimaksud.

b.

Rapat Anggota tersebut dalam ayat 2.a pasal ini, dihadiri oleh Ketua IAI Daerah atau
Wakilnya.

c.

Pengurus Daerah menyetujui pendirian Cabang IAI, disahkan dan dikukuhkan oleh
Pengurus Nasional.

Pasal 40
Musyawarah Cabang (Muscab)

(1)

Muscab adalah forum tertinggi IAI Cabang

(2)

Kuorum Muscab adalah 2/3 dari jumlah anggota yang aktif

(3)

Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka setelah perpanjangan waktu 2 x 30 menit, sidang
dapat dilanjutkan.

(4)

(5)

Keputusan Muscab didasarkan atas
a.

Musyawarah untuk mufakat

b.

Dalam hal tidak tercapai permufakatan, maka diadakan pemungut suara

Muscab memilih :
a.

(6)

Formatur Pengurus IAI Cabang yang hanya dapat dipilih dua kali berturut-turut.

Muscab Menetapkan dan mengesahkan sebanyak-banyaknya 5 Anggota Dewan Kode Etik
Cabang yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga dan yang dapat dipilih dua kali berturut-turut.

(7)

Muscab menerima dan mensahkan
a.

Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan dan Keuangan Pengurus Cabang

b.

Laporan Dewan Kode Etik Cabang.

Pasal 41
Rapat Anggota IAI Cabang

(1)

Rapat Anggota dapat diselenggarakan setiap waktu oleh Pengurus Cabang

(2)

Kuorum Rapat Anggota adalah 2/3 dari jumlah anggota yang aktif.

(3)

Rapat Anggota harus dibuatkan Berita Acara yang disebarluaskan kepada semua anggota
IAI Cabang.

Pasal 42
Pengurus IAI Cabang

(1)

Pengurus IAI Cabang terdiri dari :
a.

Seorang Ketua

b.

Satu atau lebih Wakil Ketua

c.

Seorang Sekretaris

d.

Satu atau lebih Wakil Sekretaris

e.

Seorang Bendahara

f.

Satu atau lebih Wakil Bendahara

g.

Bidang-bidang berdasarkan Badan-badan Nasional sesuai kebutuhan Cabang

(2)

Masa jabatan Pengurus Cabang adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal ketetapan Muscab.

(3)

Tugas Pengurus Cabang adalah:
a.

Mewakili IAI didalam dan diluar negeri

b.

Melaksanakan RAPBO & GBKO

c.

Membuat Program Kerja

d.

Menyelenggarakan Muscab.

e.

Membuat Laporan Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan pada akhir masa
jabatan.

BAB 12
PERANGKAT ORGANISASI DI LUAR NEGERI
Pasal 43
IAI Perwakilan

(1)

Anggota IAI yang sementara berdomisili di luar negeri dapat membentuk Perwakilan

(2)

Persyaratan Pembentukan Perwakilan IAI adalah :

a.

Berita Acara Rapat Pembentukan Perwakilan IAI Luar Negeri yang dihadiri oleh
anggota IAI yang berdomisili di wilayah atau kota yang dimaksud

b.

Rapat Pembentukan tersebut dalam ayat 2.a. pasal ini dihadiri oleh Ketua Umum IAI
dan Wakil yang di Tunjuk.

c.

Pengurus Perwakilan disahkan dan dikukuhkan oleh Pengurus Nasional.

Pasal 44
Musyawarah Perwakilan (Musper)

(1)

Musper adalah forum tertinggi IAI Perwakilan

(2)

Kuorum Musper adalah 2/3 dari jumlah anggota yang aktif

(3)

Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka setelah perpanjangan waktu 2 x 30 menit, maka
sidang dapat dilanjutkan.

(4)

(5)

Keputusan Musper didasarkan atas
a.

Musyawarah untuk mufakat

b.

Dalam hal tidak tercapai permufakatan, maka diadakan pemungut suara

Musper memilih :
a.

(6)

Formatur Pengurus IAI Perwakilan yang hanya dapat dipilih dua kali berturut

Musper menetapkan dan mengesahkan sebanyak-banyaknya 5 Anggota Dewan Kode Etik
Perwakilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga dan yang dapat dipilih dua kali berturut.

(7)

Musper menerima dan mengesahkan

Pasal 45
Rapat Anggota IAI Perwakilan

(1)

Rapat Anggota dapat diselenggarakan setiap waktu oleh Pengurus Perwakilan

(2)

Kuorum Rapat Anggota adalah 2/3 dari jumlah anggota yang aktif.

(3)

Rapat Anggota harus dibuatkan Berita Acara yang disebarluaskan kepada semua anggota IAI
Perwakilan.

Pasal 46
Pengurus IAI Perwakilan

(1)

Pengurus IAI Perwakilan terdiri dari :
a.

Seorang Ketua

b.

Seorang Wakil Ketua

c.

Seorang Sekretaris

d.

Seorang Bendahara

e.

Biro-biro sesuai kebutuhan

(2)

Masa jabatan Pengurus Perwakilan adalah 3 tahun

(3)

Lingkup Pengurus Perwakilan adalah:

(4)

a.

Melaksanakan GBKO

b.

Membuat Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya yang disetujui Pengurus Nasional

c.

Membuat dan mengembangkan data base anggota

d.

Meningkatkan Kompetensi dan profesionalisme arsitek

e.

Mengembangkan sistem informasi

f.

Membuat Laporan kegiatan dan Laporan Keuangan akhir masa jabatan

Pengurus Perwakilan menyelenggarakan Musper setiap 3 tahun terhitung sejak tanggal ketetapan
Musper.

BAB 13
KEUANGAN
Pasal 47
Keuangan

(1)

Dalam upaya untuk mencapai tujuan Organisasi yang bersifat nirlaba, organisasi memperoleh
pendapatan antara lain dari :
a.

Uang Pangkal

b.

Iuran Anggota

c.

Program kegiatan organisasi

d.

Sumbangan dan pungutan yang tidak mengikat

(2)

Uang pangkal anggota baru disetor ke rekening IAI Nasional

(3)

Iuran anggota disetor diawal tahun berjalan, menjadi hak bersama IAI Nasional dan Daerah atau
Cabang serta Perwakilan yang diatur dalam ART.

BAB 14
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 48
Anggaran Rumah Tangga

(1)

Hal-hal yang belum diatur dan atau memerlukan penjelasan ketentuan Anggaran Dasar ini
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Anggaran Dasar ini.

(2)

Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

(3)

Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah, ditambah, dihapus, dan disahkan melalui
Rakernas yang diagendakan untuk penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga.

BAB 15
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 49
Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar hanya dapat diubah melalui Munasus yang khusus diadakan untuk perubahan Anggaran
Dasar.

BAB 16
PEMBUBARAN
Pasal 50
Pembubaran

(1)

Pembubaran IAI hanya dapat dilakukan dengan keputusan Munaslub yang diselenggarakan khusus
untuk pembubaran organisasi dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah anggota yang memiliki hak suara dan mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) kepengurusan
daerah dan cabang.

(2)

Undangan Munaslub untuk pembubaran organisasi IAI harus dikirim kepada seluruh anggota
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

(3)

Munaslub untuk pembubaran organisasi IAI harus menetapkan satu atau lebih likuidator yang
bertugas melikuidasi kekayaan organisasi.

BAB 17
SANKSI
Pasal 51
Sanksi

Sanksi atas pelanggaran AD akan dijelaskan dan diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB 18
PENUTUP
Pasal 52
Penutup

Anggaran Dasar IAI pertama kali disahkan hari Sabtu, 17 September 1959 di Bandung, diubah dan
disempurnakan serta disahkan untuk ke-8 (delapan) kalinya pada Munassus hari Kamis tanggal 17
September 2015 di Medan.