IKATAN ARSITEK INDONESIA

KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL IAI
Nomor : 001/TAP/RAKERNAS/I/2016
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ARSITEK INDONESIA

Rapat Kerja Nasional IAI:
MENIMBANG:
1. Bahwa dalam menjalankan fungsi dan perannya, profesi arsitek berhimpun dalam suatu
organisasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).
2. Bahwa dalam melakukan kegiatan profesinya se-ap anggota Ikatan Arsitek Indonesia
berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI.
3. Bahwa Anggaran Rumah Tangga yang merupakan bagian yang -dak terpisahkan dari
Anggaran Dasar, memuat penjelasan lebih detail dan yang belum termuat di dalam Anggaran
Dasar.
4. Bahwa penyempurnaan/perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui
Rakernas IAI.
MENGINGAT:
1. Keputusan Munas IAI tahun 2015.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Arsitek Indonesia.
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:
Berlakunya Anggaran Rumah Tangga Ikatan Arsitek Indonesia setelah perubahan, sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang -dak terpisahkan dari ketetapan ini.
Ditetapkan di
Pada tanggal

: Kupang
: 30 Januari 2016

RAPAT KERJA NASIONAL
IKATAN ARSITEK INDONESIA

AHMAD DJUHARA, IAI
Ketua

RIZAL SYARIFUDDIN, IAI
Sekretaris

Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

Lampiran Ketetapan Rakernas IAI nomor : 001/TAP/RAKERNAS/I/2016

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ARSITEK INDONESIA
BAB 1
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1
(1)

Ahli adalah seorang yang berlatar-belakang pendidikan -nggi dan atau memiliki
kemampuan serta mendalami dan menguasai penerapan pengetahuan, ilmu, teknologi,
seni dan atau bidang-bidang tertentu yang dibuk-kan dengan Ser-fikat Keahlian.

(2)

Perencanaan Perancangan Arsitektur adalah seperangkat kegiatan yang merupakan proses
pemikiran, penyusunan program dan konsep, sampai terbentuknya karya cipta lingkungan
binaan/ arsitektur/ bangunan secara menyeluruh serta rinci dalam wujud uraian tertulis,
tergambar maupun dalam wujud model trimatra sesuai kebutuhan.

(3)

Praktek Profesi adalah penerapan keahlian dan kemampuan profesional di bidang tertentu
yang memiliki resiko serta konsekuensi tanggungjawab, tanggunggugat dan tanggungbayar.

(4)

Profesional adalah keahlian dan kemampuan serta penguasaan penerapan ilmu dan
pengetahuan berdasarkan standar profesi yang -nggi.

(5)

Akreditasi adalah pengakuan resmi dari lembaga yang berwenang sesuai dengan standar
penilaian yang berlaku.

(6)

Ser-fikat Keahlian Arsitek adalah legalitas kompetensi keprofesionalan berdasarkan
standar minimal kualifikasi Anggota Profesional yang dapat diperoleh melalui proses yang
ditetapkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia dengan memperha-kan peraturan perundangan
yang berlaku.

(7)

Majelis IAI adalah perangkat organisasi IAI yang mandiri di-ngkat nasional yang bertugas
mengawasi dan mengarahkan Pengurus Nasional dalam menjalankan GBKO.

(8)

Dewan Kode E-k adalah perangkat organisasi IAI yang mandiri di-ngkat Nasional dan
Daerah yang bertugas menerima, meneli- dan menyidik pengaduan masyarakat mengenai
anggota IAI yang diduga melakukan pelanggaran Kode E-k Arsitek dan Kaidah Tata laku
Profesi Arsitek.

(9)

Dewan Keprofesian Arsitek adalah perangkat organisasi IAI yang mandiri di -ngkat nasional
yang bertugas untuk menetapkan standar nasional penilaian kualifikasi arsitek dan
mengawasi proses penerbitan ser-fikat keahlian IAI.

(10) Dewan Pendidikan Arsitek adalah perangkat organisasi IAI yang mandiri di -ngkat nasional
yang bertugas untuk mengkaji serta merumuskan sistem pendidikan profesi arsitek,
pembinaan dan pengembangan keprofesionalan anggota dan sekaligus berfungsi sebagai
penghubung dunia Profesi Arsitek dengan Pendidikan Tinggi Arsitektur.
(11) Pengurus adalah Pengurus IAI di -ngkat Nasional, Daerah, Cabang dan Perwakilan.
Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

BAB 2
KODE ETIK DAN KAIDAH TATA LAKU
Pasal 2

(1) Kode E-k Arsitek dan Kaidah Tata laku Profesi Arsitek wajib ditaa- oleh anggota IAI.
(2) Penilaian terhadap pelanggaran Kode E-k Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek
dilaksanakan oleh Dewan Kode E-k IAI atas kasus yang disampaikan oleh Pengurus.
(3) Ketentuan bentuk dan jenis sanksi maupun rehabilitasi terhadap pelanggaran Kode E-k
Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Kode
E-k IAI.
(4) Pelaksanaan sanksi maupun rehabilitasi anggota dilakukan oleh Pengurus sesuai
kewenangannya.
(5) Pelaksanaan sosialisasi Kode E-k Arsitek dan Kaidah Tata laku Profesi Arsitek dilakukan oleh
Pengurus.

BAB 3
KEANGGOTAAN
Pasal 3
Dasar Keanggotaan
Keanggotaan IAI bersifat:
(1) Perorangan, bukan badan, lembaga atau kelompok orang
(2) Ak-f, terpanggil menjadi anggota atas kehendak sendiri serta memenuhi kewajibannya
dalam organisasi.
(3) Khusus untuk:
a. arsitek atau mereka yang berlatar belakang pendidikan -nggi arsitektur dan/atau yang
setara, yang berwawasan pengetahuan ilmu, teknologi dan seni arsitektur serta
menerapkan ilmu dan/atau keahliannya, mempunyai minat yang terkait dan sejalan serta
-dak bertentangan kepen-ngan terhadap profesi arsitek dan tujuan organisasi, melalui
proses penerimaan anggota.
b. seorang yang berjasa pada pengembangan organisasi dan profesi arsitek di Indonesia,
dalam mewujudkan tujuan organisasi melalui proses pengangkatan anggota.
Pasal 4
Kualifikasi Keanggotaan

Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

(1) Anggota Biasa, adalah sarjana S-1 atau lulusan D-3 arsitektur dari lembaga pendidikan -nggi
arsitektur dan atau yang setara, diakui dan sesuai ketentuan organisasi, yang
mempraktekkan atau menerapkan ilmu dan seni arsitektur demi pengembangan dunia
arsitektur serta -dak bertentangan kepen-ngan dengan tujuan organisasi, dan sejalan
dengan Kode E-k Arsitek serta Kaidah Tata laku Profesi Arsitek.
(2) Anggota Profesional adalah arsitek yang sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
a. Lulusan D-3 teknik arsitektur atau sarjana teknik arsitektur (S-1) dari lembaga pendidikan
-nggi arsitektur yang diakui organisasi dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
organisasi untuk kualifikasi Arsitek Muda ;
b. Sarjana teknik arsitektur (S-1) dari lembaga pendidikan -nggi arsitektur yang diakui
organisasi dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan organisasi untuk kualifikasi
Arsitek Madya ;
c. Sarjana teknik arsitektur (S-1) dari lembaga pendidikan -nggi arsitektur yang diakui
organisasi atau sarjana teknik arsitektur (S-1) yang telah menyelesaikan pendidikan -nggi
strata lanjut profesi arsitek yang diselenggarakan oleh perguruan -nggi arsitektur yang
diakreditasi dan diakui organisasi dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
organisasi untuk kualifikasi Arsitek Utama; atau
d. Ahli yang setara dengan ketentuan dalam ayat ini serta keahliannya diakui organisasi
(3) Anggota Afiliasi adalah arsitek, yang setara dengan Anggota Profesional dan terdaAar sebagai
anggota organisasi profesi arsitek yang tergabung dalam ARCASIA di -ngkat regional atau UIA
di -ngkat internasional, yang berminat bergabung dan menyatakan tunduk serta memenuhi
ketentuan organisasi IAI. Dalam melakukan praktek profesi arsitek harus memiliki
kompetensi yang diakui oleh IAI dalam bentuk Ser-fikat Keahlian yang diterbitkan oleh
lembaga sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
(4) Anggota Kehormatan
a. Seorang yang berwawasan ilmu dan seni arsitektur atau ilmu-ilmu lainnya dan atau
memiliki kepedulian yang ditujukan demi terwujudnya peningkatan dan kemajuan dunia
arsitektur serta lingkungan binaan, dan dinilai organisasi sangat berjasa bagi kehidupan
berprofesi serta berkembangnya organisasi arsitek di Indonesia.
b. Anggota Kehormatan terdiri dari:
1. Seorang yang diangkat oleh organisasi karena dianggap sangat berjasa dalam
pengembangan dunia arsitektur di Indonesia.
2. Seorang yang diangkat oleh organisasi karena diakui berprofesi sebagai arsitek
tradisional.
(5) Anggota Mahasiswa adalah mahasiswa lembaga pendidikan -nggi arsitektur atau yang
setara, telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang atau Dewan Pendidikan Arsitek,
serta diakui organisasi dan sekurang-kurangnya telah menyelesaikan pendidikan -nggi
arsitektur -ngkat 3 (-ga) atau telah lulus 100 SKS, sesuai dengan ketentuan organisasi.

Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

Pasal 5
Penerimaan, Pengangkatan Anggota dan Perubahan Status

(1) Penerimaan Anggota Biasa
Calon anggota biasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Persyaratan kualifikasi Keanggotaan IAI dan ketentuan organisasi;
b. Persyaratan administrasi dan tata cara penerimaan anggota, yang antara lain melipu-:
1. Mengajukan permohonan menjadi anggota secara tertulis dengan mengisi dan
melengkapi formulir pendaAaran anggota yang diterbitkan organisasi, ditujukan
kepada Pengurus Daerah/Cabang/Perwakilan tempat pemohon berdomisili.
a) Apabila di Daerah atau kota tempat -nggal/domisili belum terdapat
kepengurusan IAI, calon anggota dapat mengajukan langsung kepada
kepengurusan IAI yang terdekat atau ke Pengurus Nasional.
b) Apabila kemudian terbentuk kepengurusan IAI di Daerah domisili anggota, maka
anggota tersebut harus didaAarkan menjadi anggota Daerah tersebut.
2. Formulir pendaAaran dilengkapi dengan :
a) Tanda buk- iden-tas diri dan atau kartu mahasiswa disertai dengan pas photo.
b) Salinan sah ijazah atau dokumen buk- tanda lulus pendidikan -nggi arsitektur
atau yang setara dan berkaitan dengan bidang arsitektur
c) Melampirkan keterangan riwayat hidup atau pengalaman praktek profesi dan
atau penerapan pengetahuan, ilmu dan seni arsitektur dalam porto polio/ fotofoto/ gambar rekaman visual hasil karya.
d) Rekomendasi sekurang-kurangnya dari:
1) IAI Daerah/Cabang/Perwakilan setempat yang menyatakan keanggotaan
calon yang bersangkutan adalah sah, serta berkualifikasi sesuai persyaratan;
atau
2) Lembaga pendidikan -nggi arsitektur yang menyatakan status
kemahasiswaan calon anggota yang bersangkutan adalah sah dan
berkualifikasi sesuai persyaratan; atau
3) 2 (Dua) orang anggota IAI berser-fikat yang mengenal pemohon dan secara
moral bertanggung jawab terhadap integritas calon anggota.
c. Pengurus Daerah/Cabang/Perwakilan, akan meneli- permohonan calon anggota untuk
memutuskan diterima atau -daknya calon anggota yang bersangkutan dan melaporkan
kepada Pengurus Nasional, selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) harikerja
setelah penerimaan dokumen permohonan menjadi anggota.
d. Pengurus Nasional segera meresmikan penerimaan anggota berdasarkan per-mbangan
keputusan Pengurus Daerah/Cabang, selambatnya-lambatnya dalam waktu 15 (lima

Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

belas) hari kerja setelah permohonan dan rekomendasi Pengurus Daerah/Cabang
diterima.
(2) Perubahan Status Anggota Profesional:
a. Anggota Biasa bisa mengajukan diri untuk menjadi Anggota Profesional dengan mengikuProgram Ser-fikasi IAI untuk memperoleh Ser-fikat Keahlian Muda, Madya, dan Utama.
b. Keterangan lebih lengkap tentang Program Ser-fikasi IAI akan ditetapkan tersendiri dalam
Peraturan Organisasi.
(3) Pengangkatan Anggota Afiliasi:
Penerimaan anggota afiliasi diatur dalam Peraturan Organisasi yang -dak bertentangan dengan
peraturan dan perundangan yang berlaku.
(4) Pengangkatan Anggota Kehormatan:
a. Pengurus Daerah/Cabang dapat mengusulkan pengangkatan calon anggota kehormatan
melalui Rapat Kerja Nasional berdasarkan:
1. Peneli-an dan penilaian yang mendalam serta seksama dalam memenuhi persyaratan
kualifikasi.
2. Rekomendasi Dewan Keprofesian Arsitek IAI tentang keadaan calon anggota, bukan
warga yang cacat hukum dan -dak sedang menjalani hukuman atau melakukan
perbuatan yang mencemarkan organisasi atau profesi arsitek.
b. Penetapan pengangkatan anggota kehormatan dilaksanakan oleh Pengurus Nasional
berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional melalui rekomendasi Rapat Kerja Nasional.
(5) Anggota berser-fikat yang telah berumur lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun dan -dak lagi
melakukan praktek profesi arsitek, dapat mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi
anggota yang dibebaskan dari kewajiban membayar iuran anggota.
(6) Anggota mahasiswa yang -dak lagi menjadi mahasiswa atau telah menyelesaikan kesarjanaannya
pada lembaga pendidikan -nggi arsitektur, secara langsung status keanggotaan mahasiswanya
gugur dan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan tertulis untuk diangkat menjadi
anggota penuh sesuai persyaratan.

Pasal 6
Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab

(1) Se-ap anggota mempunyai hak :
a. Mendapatkan manfaat, pelayanan, pembinaan, pembelaan dan turut serta mengiku- segala
kegiatan dan menggunakan sarana/fasilitas organisasi.
b. Memperoleh tanda keanggotaan dan kompetensi sesuai dengan kategori keanggotaannya,
ser-fikat keahlian IAI dan/atau ser-fikat lainnya sesuai ketentuan organisasi.
c. Membela diri dan memberikan keterangan atas keputusan dan atau sanksi organisasi kepada
Sidang Dewan Kode E-k IAI yang diselenggarakan khusus untuk hal tersebut.
Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

d. Menyampaikan pendapat pribadi dalam kegiatan musyawarah dan rapat anggota
(2) Se-ap Anggota Profesional dan Anggota Biasa berhak menjadi peserta dalam rapat anggota
atau musyawarah serta mempunyai hak suara dan hak memilih Ketua IAI di -ngkat
Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan setelah menyelesaikan pembayaran iurannya pada tahun
yang berjalan.
(3) Hanya Anggota Profesional yang mempunyai:
a. Hak mendapat rekomendasi dalam memperoleh lisensi kerja.
b. Hak suara untuk dipilih menjadi Ketua IAI -ngkat Nasional/Daerah/Cabang.
c. Hak mencantumkan gelar IAI di belakang namanya.
(4) Se-ap anggota mempunyai kewajiban untuk :
a. Menegakkan Kode E-k dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, serta menjunjung -nggi
kesejawatan dan integritas profesi.
b. Membayar uang pangkal dan iuran anggota sesuai ketentuan organisasi kecuali anggota
kehormatan.
c. Senan-asa mengembangkan wawasan arsitektur dan keprofesionalannya sesuai program
yang telah diatur organisasi.
d. Melengkapi dan menyampaikan tambahan dan atau perubahan data serta karya profesi ke
sekretariat IAI secara berkesinambungan.
e. Memberikan keterangan yang sesungguhnya untuk membantu tugas Dewan Kode E-k IAI
apabila dibutuhkan dalam rangka menegakkan e-ka berprofesi.
f.

Menjalankan kegiatan profesinya sesuai ketentuan Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek
Dengan Pengguna Jasa dan ketentuan lain yang berlaku.

(5) Se-ap anggota bertanggung jawab dalam mewujudkan tujuan organisasi dengan:
a. Mengabdikan keahliannya demi membela kepen-ngan masyarakat serta menciptakan
lingkungan binaan yang berkelanjutan.
b. Melayani masyarakat pengguna jasa arsitek/pemberi tugas dengan sikap dan perilaku
profesional, untuk dapat membangkitkan dan menumbuh kembangkan kepercayaan serta
penghargaan terhadap profesi arsitek.

Pasal 7
Berakhirnya Keanggotaan

(1) Dalam hal anggota meninggal dunia, keanggotaannya dan seluruh hak serta kewajiban nya
kepada organisasi berakhir dengan sendirinya.
(2) Keanggotaan berakhir karena mengundurkan diri, dalam hal ini:
a. Permintaan pengunduran diri harus dinyatakan secara tertulis kepada Pengurus Nasional
melalui Pengurus Daerah/Cabang tempat domisili.
Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

b. Berakhirnya keanggotaan ditetapkan atas dasar penyelesaian seluruh kewajiban anggota
yang bersangkutan atas organisasi.
(3)

Keanggotaan berakhir karena diberhen-kan, dengan sebab atau alasan melanggar Kode E-k
Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, dalam hal ini:
a. Keputusan pemberhen-an ditetapkan oleh Pengurus Nasional setelah mendengar
per-mbangan dan penilaian Dewan Kode E-k IAI.
b. Berakhirnya keanggotan berlaku sejak diterbitkannya surat keputusan Pengurus Nasional
tentang hal tersebut.
c. Anggota yang diberhen-kan karena melanggar Kode E-k dan Kaidah Tata Laku Profesi
Arsitek, dapat diterima kembali sebagai anggota / direhabilitasi keanggotaannya setelah
melalui per-mbangan dan penilaian Dewan Kode E-k IAI.

(4)

Keanggotaan berakhir dengan cara diberhen-kan, akibat lalai memenuhi kewajiban membayar
iuran anggota. Tata cara / prosedur pemberhen-an sebagai berikut :
a. Pengurus Daerah/Cabang akan menerbitkan surat peringatan pertama kepada anggota
yang telah lalai membayar iuran selama 6 (enam) bulan berturut-turut dengan tembusan
kepada Pengurus Nasional dan Pengurus Daerah lain sebagai pemberitahuan.
b. Apabila dalam waktu 3 (-ga) bulan setelah diterbitkannya surat peringatan pertama,
anggota yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya, Pengurus Daerah/Cabang
menerbitkan surat peringatan kedua dengan tembusan kepada Pengurus Nasional dan
Pengurus Daerah lain sebagai pemberitahuan.
c. Apabila dalam waktu 3 (-ga) bulan setelah diterbitkannya surat peringatan kedua, anggota
yang bersangkutan belum juga memenuhi kewajibannya, Pengurus Nasional atas
permintaan Pengurus Daerah/Cabang akan menerbitkan surat pembekuan anggota.
d. Apabila dalam waktu 3 (-ga) bulan setelah diterbitkannya surat pembekuan anggota, dan
yang bersangkutan masih belum memenuhi kewajibannya, Pengurus Nasional atas
permintaan Pengurus Daerah/Cabang akan menerbitkan surat pemberhen-an anggota.

(5)

Pemberhen-an keanggotaan diumumkan oleh Pengurus Nasional/Daerah/Cabang yang
bersangkutan kepada kepengurusan dan anggota seluruh Indonesia serta lembaga terkait,
dimuat dalam media komunikasi IAI -ngkat Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan dengan
menyebutkan alasan pemberhen-an.

(6)

Rehabilitasi keanggotaan
a. Anggota IAI yang diberhen-kan akibat kelalaian atas kewajiban iuran anggota dapat
mendaAar kembali menjadi anggota.
b. Sebelum melakukan pendaAaran kembali seper- disebutkan dalam bu-r a. status
anggota yang bersangkutan harus direhabilitasi terlebih dahulu oleh Pengurus Nasional.
c. Penetapan rehabilitasi oleh Pengurus Nasional dilakukan setelah seluruh kewajiban
anggota yang bersangkutan atas organisasi telah diselesaikan.

Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

BAB 4
ORGANISASI

Pasal 8
Pembentukkan Organisasi Tingkat Daerah, Cabang dan Perwakilan

Organisasi -ngkat Daerah/Cabang/Perwakilan dapat dibentuk apabila di suatu Propinsi atau
Kabupaten/Kota/Luar Negeri telah terdapat lebih dari 15 anggota IAI yang bersepakat dan
menghendaki dibentuknya kepengurusan melalui ketetapan Rapat Anggota di Propinsi atau
Kabupaten/Kota/Luar Negeri yang bersangkutan, atau ditentukan lain sesuai ketentuan organisasi.

Pasal 9
Kelembagaan

Perangkat organisasi IAI yang melipu- Pengurus, Majelis IAI, Dewan Kode E-k, Dewan Keprofesian
Arsitek, Dewan Pendidikan Arsitek, Tim Kerja/ Kepani-aan yang memiliki sarana Sekretariat di -ngkat
Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan.

Pasal 10
Majelis IAI

(1) Persyaratan anggota Majelis IAI:
a. Anggota Profesional dan -dak pernah melakukan pelanggaran Kode E-k dan Kaidah Tata
Laku Profesi Arsitek.
b. Pernah menjadi Pengurus IAI Nasional atau pernah menjadi ketua IAI Daerah.
c. Usia pada saat dipilih sekurang-kurangnya 40 Tahun.
d. Memiliki integritas, serta menjunjung -nggi Kode E-k dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
e. Tidak kehilangan haknya, baik sebagai warga negara maupun sebagai anggota.
f.

Sanggup melaksanakan tugas yang dituntut organisasi dengan menandatangani fakta
integritas.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis IAI memiliki tata kerja dan norma-norma yang harus
ditaa- oleh seluruh anggota Majelis IAI.
(3) Masa jabatan Majelis IAI adalah sama dengan masa bak- Pengurus di -ngkat Nasional.
(4) Majelis IAI bertugas sebagai berikut:
a. Menilai dan mengevaluasi kinerja Pengurus Nasional
b. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja Pengurus.
Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

c. Memberikan teguran tertulis kepada Ketua Umum
(5) Tata Cara Pemilihan :
a. Diusulkan oleh Pengurus Daerah/Cabang/Perwakilan pada Rakernas Pra Munas.
b. Apabila melebihi jumlah yang ditentukan, maka dilaksanakan pemilihan.

Pasal 11
Dewan Keprofesian Arsitek (DKA)

(1) Persyaratan anggota Dewan Keprofesian Arsitek IAI :
a. Anggota Profesional dan -dak pernah melakukan pelanggaran Kode E-k dan Kaidah Tata
Laku Profesi Arsitek.
b. Usia pada saat dipilih sekurang-kurangnya 40 Tahun.
c. Memiliki integritas, serta menjunjung -nggi Kode E-k dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
d. Tidak kehilangan haknya, baik sebagai warga negara maupun sebagai anggota.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Keprofesian Arsitek memiliki tata kerja dan normanorma yang harus ditaa- oleh seluruh anggota.
(3) Masa jabatan Dewan Keprofesian Arsitek adalah sama dengan masa bak- Pengurus di -ngkat
Nasional.
(4) Dewan Keprofesian Arsitek bertugas sebagai berikut:
a. Menetapkan standar nasional kualifikasi dan pranata keprofesian arsitek dan mengawasi
penerbitan ser-fikat keahlian Arsitek IAI.
b. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perangkat internal terkait kualifikasi dan
pranata keprofesian arsitek IAI.
c. Memberi masukan kepada Ketua Umum dan Ketua Daerah/Cabang/Perwakilan IAI.
(5) Tata Cara Pemilihan :
a. Diusulkan oleh Pengurus Daerah/Cabang/Perwakilan pada Rakernas Pra Munas.
b. Apabila melebihi jumlah yang ditentukan, maka dilaksanakan pemilihan.

Pasal 12
Dewan Kode Etik IAI

(1) Persyaratan anggota Dewan Kode E-k IAI Nasional:
a. Anggota Profesional dan -dak pernah melakukan pelanggaran Kode E-k dan Kaidah Tata
Laku Profesi Arsitek.
b. Usia pada saat dipilih sekurang-kurangnya 40 Tahun.
Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

c. Memiliki integritas, serta menjunjung -nggi Kode E-k dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
d. Tidak kehilangan haknya, baik sebagai warga negara maupun sebagai anggota.
(2) Persyaratan anggota Dewan Kode E-k IAI Daerah:
a. Anggota Profesional dan -dak pernah melakukan pelanggaran Kode E-k dan Kaidah Tata
Laku Profesi Arsitek.
b. Usia pada saat dipilih sekurang-kurangnya 40 Tahun.
c. Memiliki integritas, serta menjunjung -nggi Kode E-k dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
d. Tidak kehilangan haknya, baik sebagai warga negara maupun sebagai anggota.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kode E-k IAI memiliki tata kerja dan norma-norma yang
harus ditaa- oleh seluruh anggota.
(4) Masa jabatan Dewan Kode E-k IAI adalah sama dengan masa bak- Pengurus Nasional/Daerah.
(5) Tugas Dewan Kode E-k IAI adalah:
a. Menentukan norma-norma e-ka dan tata laku profesi arsitek, serta menilai dan
memutuskan perlu -daknya dilakukan penyempurnaan atau perubahan terhadap
ketentuan Kode E-k Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
b. Menentukan dan memberi arahan dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan
program pengembangan keprofesionalan anggota khususnya Penataran Kode E-k Arsitek
dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
c. Menetapkan tata cara persidangan, dalam memutuskan dan menilai masalah-masalah
yang menyangkut pelanggaran Kode E-k Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek,
arbitrase/hubungan kerja, maupun menyangkut persyaratan keanggotaan untuk status
Anggota berser-fikat.
d. Meminta pihak-pihak lain yang dianggap perlu baik dari dalam maupun luar IAI untuk
dapat mengemukakan pendapat/keterangan dalam persidangan, atau membantu Dewan
Kode E-k IAI dalam tugasnya di -ngkat Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan.
e. Menetapkan sanksi atas pelanggaran Kode E-k Arsitek dan kaidah Tata Laku Profesi Asitek,
dan meneruskan kepada Pengurus Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan untuk
menindaklanju- sesuai dengan ketentuan kewenangan dalam lingkup masing-masing.
Pasal 13
Dewan Pendidikan Arsitek

(1) Persyaratan anggota Dewan Pendidikan Arsitek IAI Nasional :
a. Anggota profesional berser-fikat dan -dak pernah melakukan pelanggaran Kode E-k dan
Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek
b. Usia pada saat dipilih sekurang-kurangnya 40 Tahun.
Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

c. Memiliki integritas, serta menjunjung -nggi Kode E-k dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
d. Tidak kehilangan haknya, baik sebagai warga negara maupun sebagai anggota.
(2) Jumlah anggota Dewan Pendidikan Asitek IAI berjumlah paling sedikit 5 (lima), sebanyakbanyaknya 7 (tujuh) orang.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pendidikan Arsitek IAI memiliki tata kerja dan normanorma yang harus ditaa- oleh seluruh anggota Dewan.
(4) Masa jabatan Dewan Pendidikan Arsitek IAI adalah sama dengan masa bak- Pengurus Nasional
(5) Tugas Dewan Pendidikan Arsitek IAI adalah :
a. Menetapkan standar nasional pendidikan profesi arsitek dan memberikan masukan kepada
Pemerintah dan Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi Arsitektur.
b. Memberi masukan kepada Ketua Umum dan Ketua Daerah/Cabang/Perwakilan IAI
c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perangkat internal terkait standar
pendidikan keprofesian arsitek IAI.

Pasal 14
Pengurus

(1) Anggota Pengurus IAI di -ngkat Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan harus memenuhi
persyaratan :
a. Anggota yang -dak kehilangan haknya sebagai warga negara dan -dak sedang dicabut
haknya sebagai anggota IAI.
b. Memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh organisasi.
c. Menjunjung -nggi Kode E-k Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
d. Memiliki waktu dan dedikasi untuk turut membesarkan organisasi.
(2) Ketua Pengurus Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan yang dipilih anggota melalui
Munas/Musda/Muscab/Musper, selain kriteria pada Ayat 1 di atas, juga harus memenuhi
persyaratan:
a. Anggota Profesional.
b. Khusus untuk Ketua Umum IAI (Nasional) sebelumnya harus pernah menjabat sebagai
anggota Pengurus di -ngkat Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan sekurang-kurangnya
selama satu masa kepengurusan.
(3) Anggota Pengurus lainnya adalah anggota yang dipilih dan diangkat oleh ketua terpilih dan
dibuatkan Keputusannya oleh Pengurus Nasional.
(4) Ketua Pengurus Nasional/Daerah/Cabang sebelumnya diangkat menjadi Ketua Kehormatan dan
masuk dalam Kepengurusan.

Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

Pasal 15
Badan dan Bidang

(1) Badan dan Bidang yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dibentuk oleh Pengurus Nasional/
Daerah/Cabang/Perwakian berdasarkan persetujuan rapat kerja Nasional/Daerah/
Cabang/Perwakilan dan bertanggungjawab pada Pengurus yang membentuknya.
(2) Badan di -ngkat nasional dan Bidang di -ngkat Daerah/Cabang/Perwakilan merupakan
perangkat operasional Pengurus Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan, dan berfungsi sebagai
koordinator dan pengarah pelaksanaan operasional bidang-bidang sejenis di -ngkat Daerah/
Cabang/Perwakilan, melipu-:
a. Bidang Sistem Informasi Arsitektur (Sinfar), merupakan wadah komunikasi, koordinasi yang
berwenang dan bertugas menyebarluaskan informasi/data tentang kearsitekturan,
keanggotaan, kegiatan organisasi dan lainnya melalui media komunikasi cetak berkala, mulmedia, kehumasan, kepustakaan serta pusat data IAI.
b. Bidang Keprofesian, berwenang dan bertugas melaksanakan sistem pranata keprofesian,
program pembinaan, pengembangan keprofesian dan penyelenggaraan kegiatan untuk
pengembangan profesi arsitek serta memberikan rekomendasi dalam proses ser-fikasi.
c. Bidang Pendidikan Arsitek, merupakan perangkat operasional yang berwenang dan bertugas
melaksanakan sistem pendidikan -nggi profesional arsitek, Pembinaan dan Pengembangan
Keprofesionalan Anggota.
d. Bidang Pengabdian Profesi, merupakan perangkat operasional yang berwenang dan
bertugas mengkoordinir kegiatan pengabdian atau pelayanan jasa arsitek kepada
perorangan maupun kelompok masyarakat umum.
e. Bidang Penghargaan dan Sayembara Karya Arsitektur, merupakan perangkat oranisasi yang
menangani kegiatan Penghargaan IAI atas karya arsitektur terbaik dan perorangan atau
lembaga yang berjasa dalam dunia arsitektur, serta menyelenggarakan kegiatan sayembara
arsitektur.
f.

Bidang Pengkajian dan Pelestarian Arsitektur, merupakan perangkat organisasi yang
mengkaji dan melakukan peneli-an arsitektur dan upaya-upaya kegiatan pelestarian
bangunan/kota/kawasan bersejarah.

g. Bidang Hubungan Organisasi, Kelembagaan dan Internasional, merupakan perangkat
organisasi yang menangani masalah masalah hubungan antara ins-tusi kelembagaan
Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Hubungan Internasional.

Pasal 15
Sekretariat

Sekretariat organisasi IAI di-ngkat Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan, merupakan sarana bagi
seluruh perangkat organisasi baik untuk Majelis IAI, Dewan Keprofesian Arsitek, Dewan Kode E-k,
Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

Dewan Pendidikan, Pengurus, Badan-badan, Bidang-bidang, Tim Kerja/ Kepani-aan.
Pasal 16
Tugas dan Tanggungjawab

(1) Pengurus Nasional selain yang tersebut dalam Anggaran Dasar bertugas dan bertanggungjawab:
a. Melaksanakan ketetapan Munas, Rakernas, dan Rekomendasi Majelis IAI.
b. Menetapkan kebijakan pengelolaan organisasi dan mengeluarkan peraturan-peraturan
organisasi (PO) yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan kegiatan lainnya
sepanjang -dak bertentangan degan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan
Munas, Rakernas dan Rekomendasi Majelis IAI.
b. Membekukan sementara atau mencabut keanggotaan IAI yang bertentangan dengan
Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Munas, Rakernas maupun Kode E-k
Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, setelah mendengar penilaian, per-mbangan
dan persetujuan Dewan Kode E-k IAI.
c. Mengkoordinasikan dan menjalin kerjasama antar lembaga baik ke dalam maupun ke luar
antar lembaga, serta mewakili organisasi dalam menangani masalah keanggotaan IAI pada
lembaga-lembaga yang terkait, baik -ngkat nasional, regional maupun internasional.
d. Bertanggung jawab kepada Munas yang memilihnya serta kepada Rakernas, khususnya
dalam pelaksanaan program IAI secara nasional, regional maupun internasional.
e. Menyelenggarakan Munas, Munaslub dan Munassus.
(2) Pengurus Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Menjalankan dan melaksanakan kepengurusan berdasarkan Ketetapan Musda, Rakerda
yang -dak bertentangan dengan ketetapan lain di -ngkat atasnya dan bertanggungjawab
terhadap jalannya organisasi pada lingkup Daerah.
b. Menetapkan kebijakan pengelolaan organisasi, mengeluarkan peraturan-peraturan
pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, upaya dan
kegiatan lainnya di -ngkat Daerah sesuai Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga, Kode
E-k Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, Musda, Rakerda, Rekomendasi Dewan
Kehormatan Daerah, dan ketetapan lain di -ngkat atasnya.
c. Bertanggungjawab kepada Musda yang memilihnya, serta kepada Rakernas dan Pengurus
Nasional khususnya dalam kegiatan berskala nasional, regional maupun internasional
dengan pemberitahuan kepada Pengurus Nasional.
d. Mengkoordinasikan dan menjalin kerjasama baik ke dalam maupun ke luar antar lembaga
mewakili organisasi, dalam menangani masalah keanggotaan pada lembaga-lembaga yang
terkait di -ngkat Daerah.
(3) Pengurus Cabang bertugas dan bertanggungjawab melipu-:

Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

a. Menjalankan dan melaksanakan kepengurusan berdasarkan Ketetapan Muscab dan -dak
bertentangan dengan ketetapan lain di -ngkat atas nya dan bertanggungjawab terhadap
jalannya organisasi pada lingkup Cabang.
b. Menetapkan kebijakan pengelolaan organisasi, mengeluarkan peraturan-peraturan
pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban nya serta upaya
kegiatan lainnya di -ngkat Cabang sepanjang -dak bertentangan dengan Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga, Kode E-k Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, ketetapanketetapan Muscab dan ketetapan lain di -ngkat atasnya.
c. Bertanggungjawab kepada Muscab yang memilihnya, serta kepada Rakernas dan Pengurus
Nasional khususnya dalam kegiatan berskala nasional, regional maupun internasional
dengan pemberitahuan kepada Pengurus Daerah dan Nasional.
d. Mengkoordinasikan dan menjalin kerjasama, baik ke dalam maupun ke luar antar lembaga
mewakili organisasi dalam menangani masalah keanggotaan, kepemilikan, dan pada
lembaga-lembaga yang terkait di -ngkat Cabang.
(4) Perwakilan bertanggungjawab kepada Pengurus Nasional dalam menjalankan program kerja
dan kegiatannya.
(5) Pengurus Nasional, Daerah, Cabang dan Perwakilan bertugas dan bertanggung jawab:
a. Menetapkan program kerja selambat-lambatnya dalam 3 (-ga) bulan setelah susunan
Pengurus terbentuk dan mengumumkannya kepada seluruh anggota melalui media
komunikasi di -ngkat kepengurusan masing-masing.
b. Menyampaikan laporan tahunan kepengurusan dan kegiatan yang telah dilakukan, termasuk
laporan tahunan keuangan pada tahun berikutnya kepada rapat anggota dan rapat kerja
secara tertulis dan atau melalui komunikasi berkala di -ngkat kepengurusan yang
bersangkutan.
c. Dalam melaksanakan fungsi organisasi, kepengurusan wajib menerbitkan media komunikasi
secara berkala/ kalawarta sekurang-kurangnya 3 (-ga) bulan sekali dalam lingkup dan -ngkat
kepengurusan masing-masing;
d. Pengurus dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tugasnya kepada anggota dengan
-dak mengurangi tanggungjawab sebagai Pengurus melalui surat keputusan pengurus.
b. Dalam pengisian kekosongan jabatan pengurus:
1. Anggota Pengurus yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau -dak dapat
melaksanakan tugas kepengurusan selama 3 (-ga) bulan berturut-turut, maka Rapat
Pleno Pengurus dapat menetapkan penggan-nya.
2. Penggan-an anggota Pengurus Daerah/Cabang/Perwakilan dilaporkan kepada Pengurus
-ngkat di atasnya dan disahkan Pengurus Nasional.
3. Penggan-an anggota Pengurus -dak mempengaruhi masa kepengurusan yang telah
ditetapkan dalam Munas/Musda/Muscab/Musper sebelumnya.

Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

Pasal 17
Lambang dan Atribut

(1) Lambang organisasi IAI adalah berupa logo berbentuk lingkaran terpancung yang di bagian
dalam terdapat simbol bermakna IAI, seper- tercantum pada lampiran I.
(2) Atribut organisasi IAI antara lain berupa bendera/ pusaka IAI dengan dasar pu-h dan Logo IAI
di tengah berwarna merah tua dan tulisan IKATAN ARSITEK INDONESIA.
(3) Lambang dan Atribut IAI digunakan pada seluruh perangkat kerja organisasi serta kegiatan
resmi organisasi.

BAB 5
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 18
Musyawarah, Musyawarah Khusus dan Musyawarah Luar Biasa

Penyelenggaraan MUNAS dan MUSDA/MUSCAB/MUSPER yang dimaksud dalam Anggaran Dasar
dilaksanakan oleh Pengurus Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan mengiku- tata ter-b yang berlaku
dan sesuai ketentuan organisasi.
(1) Munas diselenggarakan oleh pani-a penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Nasional,
dengan menyertakan unsur Pengurus Daerah atau Cabang tempat dimana Munas
diselenggarakan.
(2) Musda diselenggarakan oleh pani-a penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Daerah .
(3) Muscab diselenggarakan oleh pani-a penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Cabang.
(4) Musper diselenggarakan oleh pani-a penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Perwakilan.
(5) Musyawarah Khusus dapat diselenggarakan di -ngkat Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan,
mengiku- tata ter-b dan ketentuan organisasi.
a. Munassus diselenggarakan atas ketetapan Munas.
b. Musdasus dapat diselenggarakan atas ketetapan Musda.
c. Muscabsus dapat diselenggarakan atas ketetapan Muscab.
d. Muspersus dapat diselenggarakan atas ketetapan Musper.
(6) Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan di -ngkat Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan,
mengiku- tata ter-b dan atau ketentuan organisasi.
a. Munaslub dapat diselenggarakan atas prakasa/ permintaan Pengurus Nasional dan/atau
1/3 (satu per-ga) jumlah Pengurus Daerah/Cabang.
b. Musdalub dapat diselenggarakan atas prakasa/ permintaan Pengurus Daerah dan/atau 1/3
(satu per-ga) jumlah anggota di Daerah yang bersangkutan.
Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

c. Muscablub dapat diselenggarakan atas prakasa/ permintaan Pengurus Cabang dan/atau 1/3
(satu per-ga) jumlah anggota di Cabang yang bersangkutan.
d. Musperlub dapat diselenggarakan atas prakasa/ permintaan Pengurus Perwakilan dan/atau
1/3 (satu per-ga) jumlah anggota di Perwakilan yang bersangkutan.
Pasal 19
Pimpinan Sidang

Pimpinan Sidang pada Musyawarah, Musyawarah Khusus maupun Musyawarah Luar Biasa -ngkat
Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan, dipilih dari anggota berser-fikat yang hadir oleh sidang dan
dipimpin pani-a penyelenggara.

Pasal 20
Tata Tertib dan Acara

(1) Undangan Musyawarah, Musyawarah Khusus dan atau Musyawarah Luar Biasa -ngkat
Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan harus dikirimkan kepada anggota 1 (satu) bulan sebelum
waktu penyelenggaraan.
(2) Konsep tata ter-b dan acara sidang disiapkan oleh pani-a penyelenggara dan harus dikirimkan
kepada anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum waktu penyelenggaraan.
Pasal 21
Kuorum

(1) Musyawarah dan rapat dianggap sah, bila dihadiri oleh 2/3 jumlah peserta yang berhak hadir.
(2) Bila kuorum -dak tercapai, maka musyawarah dan/atau rapat ditunda -ap setengah jam dengan
jumlah penundaan maksimum 2 (dua) kali.
(3) Sesudah penundaan tersebut dalam Ayat (2) pasal ini kuorum belum juga tercapai, maka
musyawarah dan rapat dapat terus diselenggarakan dan keputusan yang diambil adalah sah,
maka:
a. Musyawarah Nasional dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang kurangnya 1/3 (satu
per-ga) jumlah Daerah dan Cabang.
b. Musyawarah Daerah/Cabang/Perwakilan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurangkurangnya oleh 1/3 (satu per-ga) dari jumlah anggota Daerah/Cabang/Perwakilan yang
memiliki hak suara.

Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

Pasal 22
Waktu dan Tempat Musyawarah

(1) Musyawarah di -ngkat Nasional/Daerah/Cabang diselenggarakan pada waktu dan tempat yang
ditetapkan pada Munas/Musda/Muscab sebelumnya.
(2) Musyawarah Khusus -ngkat Nasional/Daerah/Cabang diselenggarakan pada waktu dan tempat
yang ditetapkan pani-a penyelenggara Munas/Musda/Muscab yang bersangkutan.
(3) Munaslub:
a. Diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah diterimanya permintaan untuk
menyelenggarakan Munaslub.
b. Dalam hal Pengurus Nasional belum atau -dak dapat menyelenggarakannya dalam batas
waktu 6 (enam) bulan, maka Rakernas berkewajiban menyelenggarakan Munaslub.
(4) Musdalub:
a. Diselenggarakan oleh Pengurus Daerah selambat-lambatnya 3 (-ga) bulan sesudah
diterimanya permintaan untuk mengadakan Musdalub.
b. Apabila Pengurus Daerah -dak dapat menyelenggarakan Musdalub dalam batas waktu 3
(-ga) bulan sebagaimana bu-r a pada ayat ini, maka Pengurus Nasional berkewajiban
Musdalub.
(5) Muscablub:
a. Diselenggarakan oleh Pengurus Cabang selambat-lambatnya 3 (-ga) bulan sesudah
diterimanya permintaan dari anggota untuk menyelenggarakan Muscablub.
b. Apabila Pengurus Cabang -dak dapat menyelenggarakan Muscablub dalam batas waktu 3
(-ga) bulan, maka Pengurus Daerah atau Pengurus Nasional berkewajiban
menyelenggarakan Muscablub.
(6) Musperlub:
a. Diselenggarakan oleh Pengurus perwakilan selambat-lambatnya 3 (-ga) bulan sesudah
diterimanya permintaan dari anggota untuk menyelenggarakan Musperlub.
b. Apabila Pengurus Perwakilan -dak dapat menyelenggarakan Musperlub dalam batas waktu 3
(-ga) bulan, maka Pengurus Nasional berkewajiban menyelenggarakan Musperlub.
Pasal 23
Pemilihan Pengurus

(1) Ketua Pengurus Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan dipilih melalui pemilihan formatur dalam
Munas/Musda/Muscab/Musper yang sekaligus akan menjabat sebagai Ketua Pengurus
Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan yang baru.
(2) Pani-a Pemilihan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nasional 6 (enam) bulan
sebelum pelaksanaan Munas.
Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

(3) Proses Pemilihan Ketua Pengurus Nasional:
a. Tahap Pertama
Terdiri dari Proses Penjaringan dan Proses Pencalonan yang dilakukan oleh seluruh anggota
yang dikoordinir oleh Pengurus Daerah/Cabang/Perwakilan.
1. Proses Penjaringan;
a) Panlih
meminta
kepada
seluruh
anggota
melalui
Pengurus
Daerah/Cabang/Perwakilan untuk menyampaikan bakal calon berdasarkan kriteria
yang telah ditetapkan oleh organisasi.
b) Dari nama nama yang masuk, panlih menseleksi sesuai dengan kriteria tersebut dan
meminta surat kesediaan bagi bakal calon yang memenuhi persyaratan.
c) Bakal calon yang bersedia, ditetapkan untuk menjadi bakal calon pada tahap
pencalonan.
2. Proses Pencalonan;
a) Panlih mengirim nama-nama bakal calon kepada seluruh anggota yang berhak
memilih melalui Pengurus Daerah/Cabang/Perwakilan.
b) Panlih menetapkan paling banyak 3 (-ga) nama berdasarkan suara terbanyak yang
telah dipilih oleh semua anggota sebagai calon formatur.
c) Apabila bakal calon/calon formatur kurang dari 3 (-ga) orang, maka bakal calon
ditetapkan menjadi calon untuk dipilih pada tahap pemilihan.
b. Tahap Kedua
Adalah proses pemilihan yang dilaksanakan di Daerah :
1. Panlih mengirim nama-nama calon dan dokumen pemilihan kepada seluruh anggota
yang berhak memilih melalui Pengurus Daerah/Cabang/Perwakilan.
2. Pengurus Daerah/Cabang/Perwakilan sebagai pelaksana pemilihan di Daerah.
3. Hasil penghitungan suara dibawa ke forum Munas untuk direkapitulasi secara nasional.
4. Apabila hanya terdapat 1 (satu) nama bakal calon/calon formatur, maka bakal calon
tersebut secara aklamasi ditetapkan sebagai Ketua Umum.
5. Suara terbanyak otoma-s menjadi Ketua Umum Pengurus Nasional sekaligus sebagai
ketua formatur
6. 2 (dua) orang anggota formatur lainnya, dengan didampingi oleh 1 orang unsur Majelis
yang telah ditetapkan pada saat Munas berlangsung membantu dan memberi
per-mbangan kepada Ketua Umum terpilih dalam menyusun struktur kepengurusan
dalam rapat formatur.
7. Anggota formatur terpilih -dak harus menjadi Pengurus.
8. Susunan Pengurus lengkap -ngkat nasional harus disampaikan kepada Pengurus -ngkat
Daerah/Cabang seluruh indonesia selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah Munas.
Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

(4) Proses Pemilihan Ketua Pengurus Daerah:
a. Tahap Pertama
Terdiri dari Proses Penjaringan dan Proses Pencalonan yang dilakukan oleh seluruh anggota
Daerah:
1. Proses Penjaringan ;
a) Panlih meminta kepada seluruh anggota untuk menyampaikan bakal calon
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi.
b) Dari nama-nama yang masuk, panlih menseleksi sesuai dengan kriteria tersebut dan
meminta surat kesediaan bagi bakal calon yang memenuhi persyaratan.
c) Bakal calon yang bersedia, ditetapkan untuk menjadi bakal calon pada tahap
pencalonan.
2. Proses Pencalonan;
a) Panlih mengirim nama-nama bakal calon kepada seluruh anggota yang berhak
memilih.
b) Panlih menetapkan paling banyak 3 (-ga) nama berdasarkan suara terbanyak yang
telah dipilih oleh semua anggota sebagai calon formatur.
c) Apabila hanya terdapat 1 (satu) nama bakal calon/calon formatur, maka bakal calon
tersebut secara aklamasi ditetapkan menjadi Ketua.
b. Tahap Kedua
Adalah proses pemilihan yang dilaksanakan pada Musda :
1. Peserta pada proses pemilihan ini diiku- oleh seluruh anggota yang berhak memilih dan
1 (satu) orang utusan Cabang yang mendapatkan mandat (bagi yang mempunyai
Cabang).
2. Proses pemilihan yang dilaksanakan di Musda untuk menghasilkan :
a) 3 (-ga) calon formatur yang telah ditetapkan selanjutnya dipilih oleh seluruh
anggota yang berhak memilih.
b) Suara terbanyak 1 otoma-s menjadi Ketua Pengurus Daerah sekaligus sebagai ketua
formatur.
c) 2 (dua) orang anggota formatur lainnya, dengan didampingi oleh unsur Dewan Kode
E-k yang telah ditetapkan pada saat Musda berlangsung membantu dan memberi
per-mbangan kepada Ketua terpilih dalam menyusun struktur kepengurusan dalam
rapat formatur.
d) Anggota formatur terpilih -dak harus menjadi Pengurus.
e) Kepengurusan -ngkat Daerah yang telah disusun diumumkan kepada anggota dan
dilaporkan kepada Pengurus Nasional, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Musda
diselenggarakan.
f)

Susunan Pengurus Daerah disahkan oleh Pengurus Nasional.

Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

g) Pengurus Nasional hanya dapat menolak pengesahan kepengurusan tersebut
diatas, apabila proses musda dan proses pemilihan melanggar ketentuan Anggaran
Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan selanjutnya Pengurus Nasional dapat
mengulang penyelenggaraan Musda tersebut.
(5) Pengurus Cabang :
a. Tahap Pertama
Terdiri dari Proses Penjaringan dan Proses Pencalonan yang dilakukan oleh seluruh anggota
Cabang.
1. Proses Penjaringan ;
a) Panlih meminta kepada seluruh anggota untuk menyampaikan bakal calon
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi.
b) Dari nama-nama yang masuk, panlih menseleksi sesuai dengan kriteria tersebut dan
meminta surat kesediaan bagi bakal calon yang memenuhi persyaratan.
c) Bakal calon yang bersedia, ditetapkan untuk menjadi bakal calon pada tahap
pencalonan.
2. Proses Pencalonan ;
a) Panlih mengirim nama-nama bakal calon kepada seluruh anggota yang berhak
memilih.
b) Panlih menetapkan paling banyak 3 (-ga) nama berdasarkan suara terbanyak yang
telah dipilih oleh semua anggota sebagai calon formatur.
c) Apabila hanya terdapat 1 (satu) nama bakal calon/calon formatur, maka bakal calon
tersebut secara aklamasi ditetapkan menjadi ketua.
b. Tahap Kedua
Adalah proses pemilihan yang dilaksanakan pada Muscab :
1. Peserta pada proses pemilihan ini diiku- oleh seluruh anggota yang berhak memilih.
2. Proses pemilihan yang dilaksanakan di Muscab untuk menghasilkan :
a) 3 (-ga) calon formatur yang telah ditetapkan selanjutnya dipilih oleh seluruh
anggota yang berhak memilih.
b) Suara terbanyak 1 (satu) otoma-s menjadi Ketua Pengurus Cabang sekaligus
sebagai ketua formatur.
c) 2 (dua) orang anggota formatur lainnya, dengan didampingi oleh unsur Dewan Kode
E-k yang telah ditetapkan pada saat Muscab berlangsung membantu dan memberi
per-mbangan kepada Ketua terpilih dalam menyusun struktur kepengurusan dalam
rapat formatur.
d) Anggota formatur terpilih -dak harus menjadi Pengurus.
e) Kepengurusan -ngkat Daerah yang telah disusun diumumkan kepada anggota dan
dilaporkan kepada Pengurus Nasional, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Muscab
diselenggarakan.
Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

f)

Susunan Pengurus Cabang disahkan oleh Pengurus Nasional.

g) Pengurus Nasional hanya dapat menolak pengesahan kepengurusan tersebut
diatas, apabila proses musda dan proses pemilihan melanggar ketentuan Anggaran
Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan selanjutnya Pengurus Nasional dapat
mengulang penyelenggaraan Muscab tersebut.

Pasal 24
Pengurus Transisi (Caretaker)

Apabila pemilihan formatur dalam Munas/Musda/Muscab/Musper -dak mencapai mufakat sehingga
menemui jalan buntu sehingga -dak terpilihnya ketua formatur, maka hasil persidangan pleno yang
sudah ditetapkan tetap sah dan Munas/Musda/Muscab/Musper menunjuk Pengurus Transisi
(Caretaker) dari unsur-unsur sbb;
(1) Pengurus Transisi (Caretaker) Nasional terdiri dari : 1 (satu) orang Perwakilan dari pimpinan
sidang, 1 (satu) orang dari Ketua Daerah/Cabang/Perwakilan, 1 (satu) orang wakil dari pani-a
pemilihan (panlih) dan 2 (dua) orang wakil dari majelis arsitek yang dipilih dan ditetapkan
melalui sidang munas.
(2) Pengurus Transisi (Caretaker) Daerah/Cabang/Perwakilan terdiri dari : 1 (satu) orang Perwakilan
dari pimpinan sidang, 1 (satu) orang dari anggota Daerah/Cabang/Perwakilan, 1 (satu) orang
wakil pani-a pemilihan (panlih) yang dipilih dan ditetapkan melalui sidang
Musda/Muscab/Musper.
(3) Pengurus Transisi (Caretaker) Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan memilih 1 (satu) orang
Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang
anggota.
(4) Pengurus Transisi (Caretaker) Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan memiliki tugas untuk
melaksanakan Munaslub/Musdalub/Muscablub/Musperlub selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 25
Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Daerah

(1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
a. Rakernas diselenggarakan oleh Pengurus Nasional sekurang kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
b. Rakernas diiku- oleh unsur Pengurus Nasional, Majelis IAI, Dewan Kode E-k, Dewan
Keprofesian Arsitek, Ketua Pengurus Daerah, dan Ketua Pengurus Cabang dan Perwakilan,
diselenggarakan untuk:
1. Menyusun program kerja tahunan organisasi sebagai penjabaran garis besar kebijakan
organisasi untuk dilaksanakan di -ngkat Nasional, Daerah, Cabang dan Perwakilan;
Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

2. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan organisasi yang dilaksanakan
Pengurus Nasional, Daerah, Cabang dan Perwakilan;
3. Menetapkan perubahan anggaran rumah tangga;
2. Memutuskan masalah-masalah komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara Pengurus
Nasional, Daerah, Cabang dan Perwakilan;
3. Menetapkan kebijakan organisasi, berkaitan dengan program kerja organisasi dan
pelaksanaannya;
4. Menentukan besaran iuran dan uang pangkal anggota dalam sistem keuangan organisasi
serta pembagiannya untuk Pengurus Nasional, Daerah, Cabang dan Perwakilan;
5. Mengusulkan dan memilih nama-nama calon anggota Majelis, Dewan Kode E-k , Dewan
Keprofesian Arsitek, Dewan Pendidikan Arsitek untuk disahkan oleh Munas;
6. Mengusulkan nama-nama calon anggota kehormatan dan mereka yang berjasa bagi
organisasi, arsitektur, dan/atau profesi arsitek untuk mendapat penghargaan IAI yang
akan disahkan pada Munas.
a) Ketua Rakernas dijabat oleh Ketua Umum IAI.
b) Wakil Ketua Rakernas dijabat oleh salah seorang Ketua Pengurus Daerah/Cabang
yang dipilih peserta Rakernas.
c) Sekretaris Rakernas dijabat oleh Sekretaris Jenderal IAI.
d) Dalam Rakernas hak suara dalam pemungutan suara diatur sebagai berikut:
1) Pengurus Nasional 1 (satu) suara.
2) Dewan Kehormatan Arsitek 1 (satu) suara.
3) Pengurus Daerah/Cabang/Perwakilan masing-masing 1 (satu) suara.
e) Bagi kepengurusan IAI Daerah/Cabang/Perwakilan yang -dak hadir atau yang
sebanyak-banyaknya telah 2 (dua) kali masa Munas -dak dapat memenuhi
kewajibannya melaksanakan pembagian Iuran Anggota sesuai dengan ketentuan
organisasi, dinyatakan kehilangan hak suara dalam pengambilan keputusan Rakernas.
(2) Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
a. Rakerda, diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.
b. Rakerda diiku- oleh pimpinan Pengurus Daerah, Majelis Arsitek, Dewan Kode E-k, Dewan
Keprofesian, Dewan Pendidikan Arsitek dan Ketua Pengurus Cabang, diselenggarakan untuk:
1. Menyusun program kerja tahunan sebagai penjabaran garis besar kebijakan organisasi,
ketetapan Munas dan ketetapan Musda dalam lingkup tanggung jawab Daerah yang
bersangkutan;
2. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja organisasi tahunan Daerah yang dilaksanakan
Daerah maupun Cabang-Cabang di dalam lingkup tanggung jawab Daerah yang
bersangkutan;
Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

3. Memutuskan masalah-masalah komunikasi, koordinasi, dan konsultasi antara Pengurus
Daerah dan Cabang;
4. Menetapkan langkah operasional/pelaksanaan kebijakan organisasi di -ngkat Daerah
dan Cabang;
5. Mengusulkan dan memilih nama-nama Dewan Kehormatan Daerah dan wakil IAI yang
ber-ndak atas nama organisasi di lembaga-lembaga terkait di -ngkat Daerah untuk
disahkan oleh Musda;
6. Mengusulkan nama anggota kehormatan dan mereka yang berjasa kepada organisasi
arsitektur, dan/atau profesi arsitek di lingkup Daerah dan Cabang untuk mendapat
penghargaan IAI Daerah yang akan disahkan pada Musda.
c. Beranggotakan Pengurus Daerah dan dihadiri Ketua Cabang dalam lingkup Daerah yang
bersangkutan.
d. Ketua Rakerda dijabat oleh Ketua Pengurus Daerah dan Sekretaris Rakerda dijabat oleh
Sekretaris Pengurus Daerah.
Pasal 26
Rapat Anggota Daerah, Cabang dan Perwakilan

Rapat anggota diselenggarakan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi antar anggota dan
Pengurus di -ngkat Daerah dan Cabang, khususnya untuk membahas pelaksanaan kebijaksanaan
organisasi yang tertuang dalam ketetapan organisasi (Munas/Musda/Muscab/Musper dan atau
Rakernas/Rakerda/Rakercab/Rakerper dan lain-lain) yang berkaitan dengan masalah dan
kepen-ngan anggota.
(1) Rapat Anggota Daerah.
a. Rapat anggota Daerah dapat diselenggarakan atas prakarsa atau permintaan dari
kepengurusan -ngkat Daerah dan atau -ngkat Cabang dalam Daerah yang bersangkutan
yang mewakili 1/3 (satu per-ga) jumlah anggota dan atau anggota sekurang-kurangnya 1/3
(satu per-ga) dari jumlah anggota Daerah yang bersangkutan.
c. Beranggotakan dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per -ga) jumlah anggota dan
seluruh Pengurus bersama perangkat operasional organisasi -ngkat Daerah dan Cabang
dalam lingkup Daerah yang bersangkutan.
d. Ketua rapat anggota adalah Ketua Pengurus Daerah dan sekretaris rapat anggota adalah
anggota yang dipilih oleh sidang / rapat tersebut.
(2) Rapat Anggota Cabang
a. Rapat anggota Cabang dapat diselenggarakan atas prakarsa atau permintaan dari
kepengurusan -ngkat Cabang dan atau anggota sekurang-kurangnya 1/3 (satu per-ga) dari
jumlah anggota Cabang yang bersangkutan.
b. Beranggotakan dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per -ga) jumlah anggota dan
seluruh Pengurus dan perangkat operasional organisasi -ngkat Cabang.

Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

c. Ketua rapat anggota adalah Ketua Cabang dan sekretaris rapat anggota adalah anggota yang
dipilih oleh sidang/ rapat tersebut.
(3) Rapat Anggota Perwakilan
a. Rapat anggota Perwakilan dapat diselenggarakan atas prakarsa atau permintaan dari
kepengurusan -ngkat Perwakilan dan atau anggota sekurang-kurangnya 1/3 (satu per-ga)
dari jumlah anggota Perwakilan yang bersangkutan.
b. Beranggotakan dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per -ga) jumlah anggota dan
seluruh Pengurus dan perangkat operasional organisasi -ngkat Perwakilan .
c. Ketua rapat anggota adalah Ketua Perwakilan dan sekretaris rapat anggota adalah anggota
yang dipilih oleh sidang /rapat tersebut.

Pasal 37
Rapat Pengurus

(1) Dalam menjalankan tugas sebagai perangkat ekseku-f ter-nggi organisasi, Pengurus
Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan berkewajiban menyelenggarakan rapat Pengurus
sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali antara lain.
a. mengkoordinasikan seluruh perangkat kepengurusan di -ngkat kepengurusan masingmasing untuk pelaksanaan program organisasi;
b. menyelenggarakan program pengembangan keprofesian anggota berkelanjutan secara
berkala pada lingkup masing-masing;
c. melaksanakan fungsi organisasi khususnya sebagai wadah komunikasi dan koordinasi, baik
antaranggota maupun antarpengurus, antara lain, melalui penerbitan media komunikasi
berkala/ kalawarta, pada lingkup masing-masing.
(2) Rapat Pengurus terdiri dari :
a. Rapat Pengurus harian, yang sedikitnya dihadiri oleh Ketua Umum/ Ketua, Sekretaris
Jenderal/ Sekretaris dan Bendahara, untuk melakukan evaluasi dan koordinasi fungsi tugas
Pengurus.
b. Rapat Pengurus pleno, selain dihadiri Pengurus harian juga diiku- oleh unsur Pengurus
badan dan unsur lainnya pada lingkup masing-masing, yang merupakan forum untuk
pengambilan keputusan organisasi.
c. Rapat Pengurus badan, kepani-aan, dan lain-lain yang dibentuk oleh kepengurusan -ngkat
Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan diselenggarakan tersendiri untuk melaksanakan tugas
yang menjadi tanggungjawabnya.
BAB 6
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

Pasal 28
Uang Pangkal dan Iuran

(1) Uang pangkal anggota ditarik dan dihimpun oleh Pengurus Daerah/Cabang/Perwakilan atas
nama Pengurus Nasional bersamaan dengan proses penerimaan anggota baru.
(2) Uang pangkal merupakan pendapatan utama organisasi yang digunakan bagi penyelenggaraan
operasional ru-n dan pengembangan organisasi -ngkat nasional.
(3) Iuran anggota ditarik dan dihimpun oleh Pengurus Daerah, Cabang dan Perwakilan dan/atau
ditetapkan lain oleh Rakernas.
(4) Iuran anggota merupakan pendapatan utama Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan yang
digunakan terutama bagi penyelenggaraan operasional ru-n organisasi dan selebihnya
dimanfaatkan untuk pengembangan anggota dan organisasi -ngkat Nasional, Daerah, Cabang
dan Perwakilan.
(5) Penetapan besaran/tarif Iuran anggota ditentukan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Organisasi (RAPBO) tahunan dan Program Kerja Tahunan oleh ketetapan Rakernas.
(6) Pembagian pendapatan iuran anggota antara Pengurus Nasional, Daerah, Cabang dan
Perwakilan diatur dengan proporsi yang menganut asas kebersamaan dan kesetaraan manfaat
berdasarkan kriteria :
c. Program kerja tahunan organisasi -ngkat Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan.
d. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi/RAPBO Tahunan -ngkat Nasional,
Daerah, Cabang dan Perwakilan.
e. Sebanding dengan jumlah anggota di se-ap Daerah/Cabang/Perwakilan terhadap jumlah
anggota nasional.

Pasal 29
Pembukuan

(1) Tahun fiskal pembukuan organisasi dimulai sejak tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31
Desember.
(2) Seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dibukukan sesuai dengan norma-norma
akuntansi yang berlaku.
(3) Laporan keuangan organisasi yang disampaikan pada se-ap Munas/Musda/Muscab/Musper
akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan disampaikan pada periode kepengurusan
selanjutnya.
Pasal 30
Pengurusan Kekayaan

Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

(1) Pengurus Nasional/Daerah/Cabang/Perwakilan bertanggungjawab atas seluruh kekayaan
organisasi yang berada dalam kepemilikkan dan kewenangan selama masa periode
kepengurusannya.
(2) Keputusan untuk memindahkan hak milik, menggadaikan atau menjaminkan baik benda
bergerak atau benda -dak bergerak harus diputuskan dalam rapat Pengurus dan dikukuhkan
oleh:
a. Rakernas untuk kekayaan organisasi di -ngkat kepengurusan Nasional, Daerah, Cabang dan
Perwakilan.
b. Rakerda dan atau Pengurus Nasional untuk kekayaan organisasi di -ngkat Cabang.
(3) Organisasi melalui kewenangan Munas/Musda/Muscab/Musper dapat membentuk perangkat
organisasi atau yayasan milik IAI untuk mengurus berbagai aset organisasi dan melakukan
upaya yang sah bagi kepen-ngan organisasi, diatur dengan ketentuan organisasi serta -dak
bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Perangkat organisasi atau yayasan yang dibentuk bertanggungjawab kepada Ketua Umum di
-ngkat Nasional atau Ketua Pengurus Daerah/Cabang/Perwakilan yang membentuknya, dan
kegiatannya harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus yang bersangkutan
pada rakernas.
BAB 7
PERUBAHAN

Pasal 31
Perubahan Anggaran Rumah Tangga

(1) Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah, ditambah atau dihapus melalui
Ketetapan Rakernas IAI.
(2) Penyelenggaraan RAKERNAS yang bertujuan untuk melakukan perubahan Anggaran Rumah
Tangga hanya dapat dilaksanakan melalui undangan dengan mencantumkan maksud acara
tersebut dan disampaikan 1 (satu) bulan sebelumnya kepada seluruh Daerah dan Cabang.

Pasal 32
Pengesahan Anggaran Rumah Tangga

Sejak pertama kali disahkan pada tanggal 14 November 1959 di Bandung oleh Notaris Lie Kwee Nio,
Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga IAI telah mengalami perubahan beberapa kali, melipu-:
(1) Perubahan pertama kali, disahkan pada Rapat Anggota tanggal 20 September 1974, di Jakarta.
(2) Perubahan kedua, disahkan pada MUNAS IV IAI tanggal 26 Juni 1987, di Jakarta.
(3) Perubahan ke-ga, disahkan pada MUNAS V IAI tanggal 16 September 1989, di Jakarta.
Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id

(4) Perubahan keempat , disahkan pada MUNAS VI IAI tanggal 18 September 1993, di Semarang.
(5) Perubahan kelima, disahkan pada MUNAS VIII IAI tanggal 7 Desember 1996, di Nusa Dua, Bali.
(6) Perubahan keenam, disahkan pada MUNAS IX IAI tanggal 17 September 1999, di Bandung.
(7) Perubahan ketujuh, disahkan pada RAKERNAS 08 Maret 2006 di Malang.
(8) Perubahan kedelapan, disahkan pada RAKERNAS 28 Februari 2009 di Jakarta.
(9) Perubahan kesembilan, disahkan pada RAKERNAS 30 Januari 2016 di Kupang

BAB 8
PENUTUP

Pasal 33
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditetapkan dalam peraturan
organisasi yang -dak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang
berlaku.

Sekretariat: Gedung Jakarta Design Center Lt. 7, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.53 Jakarta 10260
Telepon: (021) 5304715, Faks: (021) 5304722, Email: sekretariat.iai@gmail.com/iai@iai.or.id, website: www.iai.or.id